Ketika Muhamad Sohibul Iman dilantik sebagai Wakil Ketua MPR sisa masa jabatan 2024-2029 pada Senin, 16 November 2026, agenda penguatan kelembagaan menjadi sorotan utama. Ia mengusulkan dua hal penting: pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan pendirian Mahkamah Kehormatan untuk lembaga tersebut.
Urgensi Undang-Undang Khusus
Saat ini, aturan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masih tergabung dalam Undang-Undang MD3 yang mencakup DPR, DPD, dan DPRD. Menurut Sohibul, kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri. “Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR,” ujarnya tegas.
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Pengaturan yang lebih spesifik dapat meningkatkan efisiensi dan kejelasan fungsi kelembagaan. Di tengah dinamika politik dan sosial saat ini, hal tersebut menjadi semakin relevan. Dengan kehadiran undang-undang khusus, diharapkan MPR bisa lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pentingnya Mahkamah Kehormatan
Sohibul juga menyoroti pentingnya Mahkamah Kehormatan bagi MPR. Saat ini, DPR sudah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sementara DPD memiliki Badan Kehormatan DPD RI. Namun anehnya, meskipun telah ada Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, lembaga kehormatan serupa belum terbentuk di tubuh MPR.
Muhamad Sohibul Iman menyatakan: “Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya.”
Ketiadaan lembaga seperti itu di tingkat MPR bisa dianggap sebagai celah dalam menjaga etika dan integritas anggota. Mengingat peran vital yang dimainkan oleh pimpinan lembaga legislatif dalam memandu arah kebijakan negara.
Implikasi Lebih Luas
Usulan Sohibul membuka ruang diskusi publik mengenai bagaimana sebaiknya langkah legislatif diatur demi kepentingan rakyat luas. Evaluasi terhadap struktur hukum semacam ini tidak hanya menyentuh aspek legalistik tetapi juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
Tantangan yang muncul saat memperjuangkan usulan tersebut tidaklah sedikit. Di sisi lain terdapat potensi resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa nyaman dengan status quo saat ini. Penolakan bisa muncul baik dari internal maupun eksternal parlemen.
Namun perlu dicatat bahwa dinamika politik tak ubahnya drama pencurian motor berpistol di, penuh kejutan dan kadangkala membutuhkan pendekatan berbeda untuk mencapai hasil optimal.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Apa tujuan utama dari usulan undang-undang khusus untuk MPR?
Tujuan utamanya adalah untuk memberikan fokus regulatif yang lebih jelas kepada fungsi-fungsi khusus dari Majelis Permusyawaratan Rakyat serta meningkatkan efisiensi operasionalnya.
Mengapa Mahkamah Kehormatan penting bagi MPR?
Lembaga ini akan berfungsi menjaga etika dan integritas anggota serta memastikan standar perilaku sesuai dengan ketetapan etis nasional yang sudah ada sebelumnya.
Apa tantangan terbesar dalam implementasi usulan ini?
Salah satu tantangan terbesar adalah resistensi dari pihak-pihak yang mungkin merasa terancam oleh perubahan struktural atau penambahan regulasi baru tersebut.
Baca Juga: Kapolri: Integritas di Atas Survei, Rakyat Tidak Bisa Dibohongi